Analisis Putusan Hakim Di PTA Semarang Dalam Menetapkan Nafkah Iddah Dan Mut’ah Pasca Perceraian Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Banding Perkara No. 222/Pdt.G/2020/Pta.Smg)

Yuniar, Anisa (2023) Analisis Putusan Hakim Di PTA Semarang Dalam Menetapkan Nafkah Iddah Dan Mut’ah Pasca Perceraian Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Banding Perkara No. 222/Pdt.G/2020/Pta.Smg). Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

	Text 01. COVER.pdf Download (1MB)
	Text 02. ABSTRAK.pdf Download (480kB)
	Text 03. DAFTAR ISI.pdf Download (503kB)
	Text 04. BAB I.pdf Download (816kB)
	Text 05. BAB II.pdf Download (785kB)
	Text 06. BAB III.pdf Download (430kB)
	Text 07. BAB IV.pdf Download (643kB)
	Text 08. BAB V.pdf Download (393kB)
	Text 09. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (490kB)

Abstract

Pengadilan Tinggi Agama Semarang memiliki tugas dan wewenang untuk mengadili perkara ditingkat Banding. Hal ini peneliti melakukan penelitian mengenai putusan Hakim PTA Semarang dalam menetapkan besaran nafkah iddah dan nafkah mut’ah pasca perceraian. Serta pertimbangan Hakim PTA Semarang dalam menetapkan nafkah iddah dan nafkah mut’ah perspektif Kompilasi Hukum Islam. Tujuan penelitian skripsi ini untuk: (1) Mengetahui tentang putusan di Hakim PTA Semarang dalam menetapkan nafkah iddah pasca perceraian (studi Putusan Banding Perkara No. 222/Pdt.G/PTA.Smg); (2) Mengetahui putusan di Hakim PTA Semarang dalam menetapkan nafkah mut’ah pasca perceraian (studi Putusan Banding Perkara No. 222/Pdt.G/PTA.Smg); (3) Mengetahui putusan Hakim di PTA Semarang dalam menetapkan nafkah iddah dan mut’ah pasca perceraian perspektif Kompilasi Hukum Islam (studi Putusan Banding Perkara No. 222/Pdt.G/PTA.Smg). Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, penarikan simpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam menetapkan nafkah iddah sudah sesuai dengan pasal 149 huruf (b) KHI. Dikarenakan nafkah iddah wajib diberikan kepada mantan istri setelah terjadi perceraian, ada beberapa pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang menetapkan kadar nafkah tersebut, yaitu kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar seorang istri diwilayah yang di tempati. Namun Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang saat menetapkan nafkah mut’ah Hakim tidak menggunakan pasal 160 KHI melainkan menggunakan pendapat dari Abu Zahrah. Alasan Hakim menggunakan pendapat dari Abu Zahrah yaitu, supaya mantan istri bisa hidup mandiri setelah diceraikan mantan suaminya.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Contributors:	Contribution Contributors Email Thesis advisor Ngazizah, Inna Fauziatal UNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords:	Hakim PTA Semarang, Nafkah Iddah, Nafkah Mut’ah, KHI
Subjects:	Fiqih, Hukum Islam > Hukum Perkawinan (Munakahat) > Iddah
Divisions:	Fakultas Syariah > Hukum Keluarga Islam
Depositing User:	Perpustakaan IAIN Kudus
Date Deposited:	22 Oct 2023 02:04
Last Modified:	22 Oct 2023 02:04
URI:	http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/11204

Actions (login required)

View Item