Analisa Kompilasi Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Nomor 1938/Pdt.G/2022/PA.Jepr Tentang Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Jepara

Sari, Lia Ratna (2023) Analisa Kompilasi Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Nomor 1938/Pdt.G/2022/PA.Jepr Tentang Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Jepara. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

	Text 01. COVER.pdf Download (1MB)
	Text 02.ABSTRAK.pdf Download (309kB)
	Text 03.DAFTAR ISI.pdf Download (331kB)
	Text 04.BAB I.pdf Download (767kB)
	Text 05.BAB II.pdf Download (787kB)
	Text 06.BAB III.pdf Download (354kB)
	Text 07.BAB IV.pdf Download (728kB)
	Text 08.BAB V.pdf Download (353kB)
	Text 09.DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (526kB)

Abstract

Pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan batal demi hukum, sehingga perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. Suatu perkawinan dapat dibatalkan jika terdapat unsur paksaan. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, serta verifikasi (Kesimpulan). Tujuan penelitian skripsi ini untuk mengetahui faktor penyebab Pembatalan perkawinan, pertimbangan hakim, serta tinjauan kompilasi hukum Islam dalam putusan Nomor 1938/Pdt.G/2022/PA.Jepr. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor Penyebab batalnya Perkawinan dalam perkara Nomor 1938/Pdt.G/2022/PA.Jepr, dikarenakan Pemohon dipaksa orang tuanya untuk menikah dengan seseorang yang tidak dicintainya. Dasar hukum yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jepara tentang Pembatalan Perkawinan Karena adanya paksaan, yakni pasal 23 huruf (b) dan pasal 24 UU Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 38 ayat (1) PP Nomor 9 tahun 1975 Jis pasal 73 huruf (b) dan pasal 74 ayat (1) KHI. Selain itu juga menggunakan Kompilasi hukum Islam pasal 71 huruf (f). Dasar hukum yang menjadi pertimbangan hakim sudah sesuai dengan hukum berlaku, baik itu Kompilasi Hukum Islam atau Undang-undang tentang perkawinan. KHI secara tegas tidak mengakui adanya perwalian mujbir di mana wali tidak berhak memaksa mengawinkan seseorang yang berada di bawah perwaliannya untuk menikah tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam mengenai Pembatalan Perkawinan dalam Putusan Nomor 1938/Pdt.G/2022/PA.Jepr sesuai pada pasal 16 ayat 1 yang menerangkan bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Contributors:	Contribution Contributors Email Thesis advisor Ngazizah, Inna Fauziatal UNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords:	Kompilasi Hukum Islam, Putusan Hakim, Pembatalan Perkawinan
Subjects:	Fiqih, Hukum Islam > Hukum Perkawinan (Munakahat)
Divisions:	Fakultas Syariah > Hukum Keluarga Islam
Depositing User:	Perpustakaan IAIN Kudus
Date Deposited:	17 Nov 2023 01:00
Last Modified:	17 Nov 2023 01:00
URI:	http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/11572

Actions (login required)

View Item