Analisis Putusan Permohonan Izin Poligami Karena Istri Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban Sebagai Seorang Istri (Studi Putusan PA Jepara Nomor 457/Pdt.G/2022/PA.Jepr.)

Fatimatuzzahro, Fatimatuzzahro (2023) Analisis Putusan Permohonan Izin Poligami Karena Istri Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban Sebagai Seorang Istri (Studi Putusan PA Jepara Nomor 457/Pdt.G/2022/PA.Jepr.). Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

	Text 1. HALAMAN DEPAN.pdf Download (1MB)
	Text 2. ABSTRAK.pdf Download (423kB)
	Text 3. DAFTAR ISI.pdf Download (278kB)
	Text 4. BAB I.pdf Download (618kB)
	Text 5. BAB II.pdf Download (721kB)
	Text 6. BAB III.pdf Download (370kB)
	Text 7. BAB IV.pdf Download (690kB)
	Text 8. BAB V.pdf Download (353kB)
	Text 9. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (449kB)

Abstract

Pengaturan mengenai poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam perihal perkawinan umat islam mempunyai pedoman hukum yaitu al-Qur’an dan sunnah ataupun dari sumber hukum islam lain yang tidak sedikit berbeda penafsiran dan inti sari dengan hukum positif di Indonesia. Terkait fenomena poligami yang ada di Jepara sebenarnya tidak terlalu banyak tetapi ternyata ada permasalahan yang muncul yaitu seorang istri mengalami depresi sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri. Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (library research) yang merupakan salah satu metode penelitian kualitatif yang meneliti putusan Pengadilan Agama Jepara tentang permohonan izin poligami. Sumber data yang digunakan berupa hasil wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Jepara yang memutuskan perkara putusan permohonan izin poligami dan data sekunder berupa dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian berupa putusan. Hasil Penelitian bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami pada Perkara Nomor 457/Pdt.G/2022/PA.Jepr. berdasarkan fakta-faktanya yang telah memenuhi syarat kumulatif sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang No. 16 tahun 2019 jo. Pasal 41 huruf (b), (c), dan (d) Peraturan Pemerintahan No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan pemohon telah memenuhi syarat alternatif Pengadilan untuk dapat berpoligami sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 41 Huruf (a) Pengaturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo, Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, dengan alasan Termohon tidak dapat memenuhi kebutuhan/hasrat Pemohon, karena akal sehatnya terganggu(Depresi). Menurut Hakim Pengadilan Agama Jepara permohonan izin poligami Nomor 457/Pdt.G/2022/PA.Jepr. sudah sesuai dengan perspektif hukum islam.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Contributors:	Contribution Contributors Email Thesis advisor Aris, Nur UNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords:	Poligami, Pengadilan Agama Jepara
Subjects:	Fiqih, Hukum Islam Fiqih, Hukum Islam > Hukum Perkawinan (Munakahat) > Nikah > Poligami
Divisions:	Fakultas Syariah > Hukum Keluarga Islam
Depositing User:	Perpustakaan IAIN Kudus
Date Deposited:	24 Dec 2024 01:57
Last Modified:	24 Dec 2024 01:57
URI:	http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/12964

Actions (login required)

View Item