PERDA KUDUS NO 6 TAHUN 2013 TENTANG PERPASARAN SWASTA DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH.

Yasin, Mukhammad (2016) PERDA KUDUS NO 6 TAHUN 2013 TENTANG PERPASARAN SWASTA DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH. Undergraduate thesis, STAIN Kudus.

	Text 1 COVER.pdf Download (569kB)
	Text 2 ABSTRAK PDF.pdf Download (13kB)
	Text 4 DAFTAR ISI.pdf Download (17kB)
	Text 5 BAB I.pdf Download (31kB)
	Text 6 BAB II.pdf Download (293kB)
	Text 7 BAB III.pdf Download (28kB)
	Text 8 BAB IV.pdf Download (83kB)
	Text 9 BAB V.pdf Download (12kB)
	Text 10 DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (10kB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana latar belakang diundangkannya Perda Kudus No. 6 Tahun 2013 tentang Perpasaran Swasta, untuk mengetahui Perda perpasaran swasta tersebut menurut perspekstif Maslahah mursalah, dan untuk mengetahui sebab terjadinya penyimpangan dalam penerapan Perda perpasaran swasta tersebut. Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPPT) Kudus, DPRD Kudus, Anggota DPRD Kudus, Disperindag Kudus, Tokoh Masyarakat Kudus, Pedagang Kecil di Kudus. Data yang diperoleh terdiri dari data sekunder yaitu dari kajian buku-buku, karya ilmiah, literatur dan bahan pustaka lainnya, data primer diperoleh dari penelitian lapangan berupa wawancara dengan narasumber dan responden. Analisis data yang terkumpul (data primer dan data sekunder) dikumpul secara keseluruhan selanjutnya dianalisis secara kualitatif yang kemudian disajikan secara deskriptif. 1. Latar Belakang diundangkannya Peraturan Daerah Kudus Tentang Perpasaran Swasta No. 6 Tahun 2013 karena semakin pesatnya pertubumbuhan perekonomian di Kudus dan semakin banyaknya pedagang kecil maupun pedagang besar, agar perpasaran swasta di Kudus lebih terkendali, tumbuh kondusif, bermanfaat, serasi, adil, dan mempunyai kepastian hukum bagi seluruh warga masyarakat. 2. Perda Kudus No. 6 Tahun 2013 tentang Perpasaran Swasta belum sesuai dengan maslahah mursalah atau kesejahteraan umum, karena kesejahteraan yang dicapai saat ini hanya berfihak pada satu individu tidak secara umum atau keseluruhan. Dan dengan adanya oknum yang berbuat curang atau tidak transparan maka Perda tersebut belum sesuai dengan maslahah mursalah atau maslahah tahsiniyah. 3. Penyimpangan dalam Implementasi Perda Perpasaran Swasta No. 6 Tahun 2013, dikarenakan adanya celah dalam pasal 11 ayat 3 yang berisi sebagai berikut : Untuk penyelenggaraan usaha perpasaran swasta yang waktu pelayanannya diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapatkan izin khusus dari Bupati Izin khusus tersebut bersifat rahasia, karena tidak sembarangan orang tahu, bagaimana proses dan prosedur izin khusus tersebut.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	PERDA KUDUS NO 6 TAHUN 2013; TENTANG PERPASARAN SWASTA; DAN IMPLEMENTASINYA; DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
Subjects:	300 Ilmu-Ilmu Sosial 300 Ilmu-Ilmu Sosial > 330 Ekonomi, Perekonomian 300 Ilmu-Ilmu Sosial > 340 Hukum > Hukum Perdata
Divisions:	Fakultas Syariah > Hukum Keluarga Islam
Depositing User:	Perpustakaan IAIN Kudus
Date Deposited:	04 Dec 2016 06:59
Last Modified:	04 Dec 2016 06:59
URI:	http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/218

Actions (login required)

View Item