ANALISIS KESESUAIAN UPAH MINIMUM YANG DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS DENGAN UPAH YANG DITERIMA OLEH PARA PEKERJA (STUDI KASUS SPBU DI KABUPATEN KUDUS)

Astiningtyas, Ayu Indri (2016) ANALISIS KESESUAIAN UPAH MINIMUM YANG DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS DENGAN UPAH YANG DITERIMA OLEH PARA PEKERJA (STUDI KASUS SPBU DI KABUPATEN KUDUS). Undergraduate thesis, STAIN Kudus.

	Text 01 COVER.pdf Download (1MB)
	Text 02 Abstrak.pdf Download (855kB)
	Text 03 DAFTAR ISI.pdf Download (1MB)
	Text 04 BAB I.pdf Download (933kB)
	Text 05 BAB II.pdf Download (1MB)
	Text 06 BAB III.pdf Download (874kB)
	Text 07 BAB IV.pdf Download (985kB)
	Text 08 BAB V.pdf Download (106kB)
	Text 09 DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (864kB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah 1) dapat mengetahui proses penetapan Upah Minimum di Kabupaten Kudus. 2) dapat mengetahui kesesuaian antara upah yang di tetapkan oleh pemerintah Kabupaten Kudus dengan Upah yang diterima para pekerja/karyawan SPBU. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) dan studi kasus pada Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Kudus. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara (interview) kepada Dewan Pengupahan Daerah Kabupaten Kudus selaku petugas penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK), para pekerja SPBU selaku penerima upah, dan pihak perusahaan SPBU untuk mengsingkronkan data dari pekerjanya. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang berperan penting dalam memecahkan masalah penelitian. Pemerintah Kabupaten Kudus telah menetapkan besarnya nilai UMK yang mencapai nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan mempertimbangkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus. Pencapaian nilai KHLini diharapkanagar UMK dapat berperan sebagai jaring pengaman bagi para pekerja/buruh.Namun dalam praktik penerimaan upah,terdapat beberapa pekerja yang mengaku bahwa mereka pernah atau masih menerima gaji di bawah UMK Kudus. Hanya sebagian saja perusahaan SPBU di Kabupaten Kudus yang telah membayarkan gaji kepada para pekerja dengan sesuai UMK. Hal ini bisa saja dikarenakan perusahaan juga harus mempertimbangkan besarnya nilai upah sebagai biaya pengeluaran perusahaan agar keberlangsungan usaha tetap berjalan. Meski demikian, antara perusahaan dan pekerja harus menyepakati besar kecilnya pengupahan tersebut secara bipartit. Sehingga, para pekerja tidak mengalami permasalahan dalam memenuhi Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Upah Minimum Kabupaten (UMK); Penerimaan Upah
Subjects:	300 Ilmu-Ilmu Sosial > 330 Ekonomi, Perekonomian 300 Ilmu-Ilmu Sosial > 330 Ekonomi, Perekonomian > Ekonomi Perburuhan > Kondisi karyawan kelaskan disini upah, gaji, pensiun, jam kerja
Divisions:	Fakultas Syariah > Ekonomi Syariah
Depositing User:	Amd Yuyun Yuyun
Date Deposited:	04 Feb 2017 04:27
Last Modified:	04 Feb 2017 04:27
URI:	http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/346

Actions (login required)

View Item