Analisis Sanksi Pidana Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS) Perspektif Hukum Islam

Utomo, Budi (2020) Analisis Sanksi Pidana Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS) Perspektif Hukum Islam. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

	Text 1. COVER-KATA PENGANTAR.pdf Download (1MB)
	Text 2. ABSTRAK.pdf Download (475kB)
	Text 3. DAFTAR ISI.pdf Download (268kB)
	Text 4. BAB I.pdf Download (678kB)
	Text 5. BAB II.pdf Download (925kB)
	Text 6. BAB III.pdf Download (364kB)
	Text 7. BAB IV.pdf Download (974kB)
	Text 8. BAB V.pdf Download (356kB)
	Text 9. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (370kB)

Abstract

Maksud dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui rekonstruksi Tindak Pidana dan Sanksi Pidana dan dalam perspektif ukum Islam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS) yang selama ini belum terakomodir dengan baik. Untuk menjawab permasalahan tersebut, peneliti menggunakan jenis pendekatan penelitian library research dan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data primer adalah Al-Qur’an dan Rancangan Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dan data skunder merupakan literatur yang mempunyai relevansi dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif terhadap literatur yang representatif dan mempunyai relevansi dengan masalah yang dibahas, kemudian diulas dan disimpulkan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam RUU PKS melengkapi KUHP yang tindak pidana kekerasan seksual yang tidak seluruhnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga menjadi ketentuan khusus (lex specialist) dari KUHP. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual juga merumuskan jenis-jenis pemidanaan sebagai pidana pokok maupun pidana tambahan yang berbeda dengan KUHP. Dalam menjembatani perbedaan perspektif terhadap hadirnya RUU PKS yang masih jauh dari kesempurnaan baik dari landasan hukum positif maupun dari landasan hukum Islam, akan lebih tepat mengambil dari kaidah fikih: ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh (yang tidak bisa diraih semuanya, jangan tinggalkan semuanya). Dengan kalimat lain, meski ia belum secara menyeluruh memuaskan aspirasi penegakan moral menurut ajaran Islam, hendaknya kita tidak mengabaikan urgensi RUU tersebut untuk memberikan keadilan dan perlindungan bagi korban.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Kekerasan Seksual, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, Hukum Islam
Subjects:	Fiqih > Hukum pidana Islam (Jinayat) > Perzinaan dan Kekerasan Seksual Fiqih > Hukum pidana Islam (Jinayat) > Perzinaan dan Kekerasan Seksual > Pemerkosaan dan Kekerasan Seksual
Divisions:	Fakultas Syariah > Hukum Keluarga Islam
Depositing User:	Perpustakaan IAIN Kudus
Date Deposited:	24 Mar 2021 02:40
Last Modified:	24 Mar 2021 02:40
URI:	http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/3718

Actions (login required)

View Item