Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2017 dalam upaya Penanggulangan Gelandangan Pengemis Dan Anak Jalanan

Ristiana, Nur (2020) Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2017 dalam upaya Penanggulangan Gelandangan Pengemis Dan Anak Jalanan. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

	Text 01 COVER.pdf Download (3MB)
	Text 02 ABSTRAK.pdf Download (71kB)
	Text 03 DAFTAR ISI.pdf Download (82kB)
	Text 04 BAB I.pdf Download (100kB)
	Text 05 BAB II.pdf Download (307kB)
	Text 06 BAB III.pdf Download (103kB)
	Text 07 BAB IV.pdf Download (234kB)
	Text 08 BAB V.pdf Download (74kB)
	Text 09 DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (77kB)

Abstract

Kehadiran gelandangan dan pengemis di Kabupaten Kudus menimbulkan keresahan dan ketidaknyamanan bagi masyarakat Kabupaten Kudus. Menurut hukum positif Indonesia, kegiatan pergelandangan dan pengemisan dikategorikan sebagai suatu tindak pidana yang termasuk dalam pelanggaran (overtredingen) di bidang ketertiban umum sesuai dengan apa yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 504 dan Pasal 505 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kemudian khusus untuk Kabupaten Kudus secara limitatif diatur dalam Perda Nomor 15 Tahun 2017. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Berdasarkan Peraturan Perundang- undangan di atas, proses penegakan hukum pidana dapat menjadi alternatif untuk memangkas keberadaan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Kudus. Fokus permasalahan dalam penelitian ini yaitu menelaah mengenai kebijakan peraturan hukum pidana terhadap gelandangan dan pengemis di Kabupaten Kudus dan menemukan sejauh mana implementasi penegakan hukum pidana terhadap gelandangan dan pengemis di Kabupaten Kudus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2017 dalam upaya Penanggulangan Gelandangan Pengemis Dan Anak Jalanan. 2) Penyebab masih banyaknya Gelandangan Pengemis Dan Anak Jalanan di Kabupaten Kudus. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan sebagian perempatan lampu merah wilayah Kabupaten Kudus, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus. Jenis pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik. Dalam metode pengumpulan data penyusun memakai metode wawancara, studi kepustakaan, dan observasi. Kerangka teoritik yang penyusun pakai dalam penelitian ini adalah teori sistem hukum dan teori pemidanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pelaksanaan penegakan hukum berdasarkan Perda Kudus Nomor 15 Tahun 2017 tentang penanggulangan gelandangan, pengemis dan anak jalanan belum efektif. Penegakan hukum dalam menanggulangi gelandangan, pengemis dan anak jalanan di lakukan dengan dua upaya, yaitu di luar pidana (preventif, represif, koersif, rehabilitatif) dan pemidanaan (kurungan/denda). 2) Penyebab masih banyaknya jumlah gelandangan pengemis dan anak jalanan di Kabupaten Kudus adalah disebabkan Faktor penghambat penegakan hukumnya kurang tegasnya aparat penegak hukum yang menyebabkan para gelandangan, pengemis dan anak jalanan tidak mempunyai efek jera serta masyarakat yang masih sering memberi. Solusi dari faktor penghambat adalah aparat penegak hukum harus lebih tegas dan konsekuen, serta peraturan mayarakat juga perlu di tegakkan karena masyarakat juga berpengaruh dalam penegakan penangulangan.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Penegakan Hukum, Perda Kudus, Gelandangan, Pengemis, Anak Jalanan
Subjects:	Fiqih
Divisions:	Fakultas Syariah > Hukum Keluarga Islam
Depositing User:	Perpustakaan IAIN Kudus
Date Deposited:	19 May 2021 01:09
Last Modified:	19 May 2021 01:09
URI:	http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/4192

Actions (login required)

View Item