Analisis Status Istri Akibat Perceraian Di luar Pengadilan Agama Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwung Kabupaten Kudus)

Muhyidin, Muhammad (2022) Analisis Status Istri Akibat Perceraian Di luar Pengadilan Agama Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwung Kabupaten Kudus). Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

	Text 1. COVER.pdf Download (1MB)
	Text 2. ABSTRAK.pdf Download (263kB)
	Text 3. DAFTAR ISI.pdf Download (270kB)
	Text 4. BAB I.pdf Download (600kB)
	Text 5. BAB II.pdf Download (844kB)
	Text 6. BAB III.pdf Download (381kB)
	Text 7. BAB IV.pdf Download (561kB)
	Text 8. BAB V.pdf Download (284kB)
	Text 9. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (401kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang melatar belakangi alasan suami tidak mengajukan percerain di Pengadilan Agama. Jenis penelitian ini merupakan penelitian field research pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan kualitatif. Sumber data primer (berkaitan dengan subyek penelitian) dan data sekunder (berkaitan dengan literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian), menggunakan teknik pengumpulan data baik wawancara, observasi maupun dokumentasi. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan suami tidak mengajukan perceraian di Pengadilan Agama karena alasan jarak tempat bekerja suami yang jauh tidak ditemukan iktikad baik suami bercerai secara baik-baik. Istri tidak dapat mengajukan cerai gugat karena terkendala dengan dokumen-dokumen administrasi, faktor lain karena istri masih berharap sang suami kembali dan bertanggungjawab atas hak-hak anak mereka. Kemudian dalam prespektif hukum Islam mengenai istri yang telah di talaq suami dan telah memenuhi syarat dan rukun talaq maka tidak halal lagi baginya sampai adanya rujuk. Namun jika habis masa iddah istri yaitu dalam masa 3 sucian tidak adanya iktikad baik dari suami maka status istri menjadi janda dan diperbolehkan menerima pinangan dari laki-laki lain. Prespektif hukum islam percerain yang tidak sesuai dengan prosedur Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI dimana talaq hanya dapat berlaku dan dihitung saat berada di depan sidang pengadilan agama tidak boleh dilakukan disembarang tempat demi menertibkan administrasi negara dan melindungi hak-hak orang yang bersangkutan atas perceraian tersebut.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Perceraian,Pengadilan Agama, Hukum Islam.
Subjects:	Fiqih, Hukum Islam > Hukum Perkawinan (Munakahat) > Nikah Fiqih, Hukum Islam > Hukum Perkawinan (Munakahat) > Perceraian Fiqih, Hukum Islam > Hukum Perkawinan (Munakahat) > Hak dan Kewajiban Suami Isteri, termasuk nafakah
Divisions:	Fakultas Syariah > Hukum Keluarga Islam
Depositing User:	Perpustakaan IAIN Kudus
Date Deposited:	21 Mar 2022 02:39
Last Modified:	21 Mar 2022 02:39
URI:	http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/6879

Actions (login required)

View Item