PELAKSANAAN SURAT EDARAN KAPOLRI NO. SE/6/X/2015 TENTANG UJARAN KEBENCIAN TERKAIT HAK BERPENDAPAT DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

ANDRIAN, DWI (2016) PELAKSANAAN SURAT EDARAN KAPOLRI NO. SE/6/X/2015 TENTANG UJARAN KEBENCIAN TERKAIT HAK BERPENDAPAT DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM. Undergraduate thesis, stain kudus.

	Text 1. COVER.pdf Download (2MB)
	Text 2. ABSTRAK.pdf Download (856kB)
	Text 3. DAFTAR ISI.pdf Download (907kB)
	Text 4. BAB I.pdf Download (989kB)
	Text 5. BAB II.pdf Download (677kB)
	Text 6. BAB III.pdf Download (1MB)
	Text 7. BAB IV.pdf Download (1MB)
	Text 8. BAB V.pdf Download (958kB)
	Text 9. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (965kB)

Abstract

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian library research, pendekatan filosofis normatif, sumber data primer, yaitu Surat Edaran Kapolri No. SE/6/X/2015 dan sekunder berupa KUHP, Undang-undang tentang penyiaran, pers, ITE, dan lainnya, teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasy research dengan analisis data menggunakan reduksi data dan sintesisasi. Hasil penelitian ini adalah bahwa Surat Edaran Kapolri No. SE/6/X/2015 merupakan petunjuk teknis dalam penanganan perkara ujaran kebencian yang tidak bertentangan dengan hukum positif yang ada maupun hukum Islam, karena pada prinsipnya dalam hukum positif dan hukum Islam pada prinsipnya menjamin kebebasan berpendapat meskipun ada batasan-batasan yang harus dihormati dan ditaati demi menghormati hak asasi orang lain. Simpulan penelitian ini adalah bahwa Surat Edaran Kapolri No. SE/6/X/2015 tentang Ujaran Kebencian Terkait Hak Berpendapat sesuai dengan aturan-aturan yang ada di dalam undang-undang. Namun pada pelaksanaanya surat edaran tersebut menjadikan anggota polri terlau over action atau berlebihan dalam menangani perkara ujian kebencian, seperti pada kasus pencemaran nama baik, penghasutan SARA yang dilakukan oleh Prita dan Buni Yani serta dugaan makar yang dilakukan oleh Sri Bintang Pamungkas. selain itu, kurangnya sosialisasi dan serta menjadikan masyarakat takut dalam berpendapat. Pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan Surat Edaran Kapolri No. SE/6/X/2015 tentang Ujaran Kebencian adalah termasuk dalam metode ijtihad yaitu berupa Qiyas, dimana upaya mencari solusi permasalahan dengan cara mencari persamaan antara masalah yang sedang dihadapi dengan yang ada didalam sumber agama (Al-Quran dan hadits). Bila masalah yang sedang dihadapi dianggap mirip dengan yang ada di dalam kitab suci maupun hadits, maka para ulama akan menggunakan hukum yang ada di dalam sumber agama tersebut untuk menyelesaikan masalah. Diharapkan kepada pemerintah dapat mempertimbangkan hukum Islam dalam menanggulangi ujaran kebencian di dalam masyarakat karena ujaran kebencian sekarang ini sudah merupakan penyakit masyarakat yang harus diberantas oleh siapapun. Kepada masyarakat, diharapkan dapat memahami dan mengerti akan pentingnya pendidikan hukum untuk memperkuat iman masyarakat agar mentaati hukum sebagai bagian dari beragama, sehingga nantinya tidak akan berani melakukan bentuk ujaran kebencian apapun

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Hak Berpendapat; HAM; Ujuran Kebencian; Hukum Islam
Subjects:	Fiqih > Sejarah Hukum Islam Fiqih > Hukum Internasional Fiqih > Fiqih dan berbagai faham/mazhab Fiqih > Aspek fiqih lainnya
Divisions:	Fakultas Syariah > Hukum Keluarga Islam
Depositing User:	Perpustakaan IAIN Kudus
Date Deposited:	19 Feb 2017 03:09
Last Modified:	19 Feb 2017 03:09
URI:	http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/701

Actions (login required)

View Item