Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Blora Relevansinya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Perspektif Maqashid Asy-Syariah

Syah, Maulinniam (2022) Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Blora Relevansinya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Perspektif Maqashid Asy-Syariah. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

	Text 1. HALAMAN DEPAN.pdf Download (1MB)
	Text 2. ABSTRAK.pdf Download (337kB)
	Text 3. DAFTAR ISI.pdf Download (340kB)
	Text 4. BAB I.pdf Download (683kB)
	Text 5. BAB II.pdf Download (860kB)
	Text 6. BAB III.pdf Download (386kB)
	Text 7. BAB IV.pdf Download (680kB)
	Text 8. BAB V.pdf Download (273kB)
	Text 9. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (398kB)

Abstract

Tujuan penelitian ini guna mengetahui pemenuhan nafkah anak akibat perceraian pasangan suami istri melalui relevansi Undang-Undang Perlindungan Anak dengan paradigma Maqashid Asy-Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan dengan jenis lapangan (field reserch) yakni, melalui berbagai kegiatan penelitian yang menggunakan metode lapangan, wawancara, pegumpulan data pustaka, membaca, mencatat dan juga mengolah bahan dari hasil penelitian terdahulu. Dan juga menggunakan penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang merujuk pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat. Penulis dalam penelitiannya ini bermaksud untuk menggali pengetahuan terhadap perealisasian pemenuhan nafkah anak akibat perceraian melalui perspektif maqashid asy-syariah dan relevan tidaknya dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun 2014. Penelitian ini menerangkan tentang Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian yang lebih ditegaskan pada Relevansinya dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun 2014 Perspektif Maqashid Asy-Syariah. Pasca terjadinya kasus perceraian sering terjadi adanya pihak yang dikorbankan, utamanya pada hal pemenuhan nafkah dan hak-hak anak yang harus dipenuhi. Maka dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak Nomor 23 Tahun 2002 telah diatur tentang pertanggungjawaban dari pihak orang tua, keluarga, dan negara dalam melindungi guna terpenuhinya hak-hak anak, yang kemudian diamandemenkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang peraturan batas usia anak bisa dikatakan dewasa setelah umur 18 tahun ke atas. Dalam perspektif maqashid syariah, pemenuhan nafkah anak harus terpenuhi selama anak belum mencapai usia dewasa atau belum mampu atas dirinya sendiri

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Nafkah Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, Maqashid Asy-Syariah
Subjects:	Fiqih, Hukum Islam > Hukum Perkawinan (Munakahat) > Perceraian
Divisions:	Fakultas Syariah > Hukum Keluarga Islam
Depositing User:	Perpustakaan IAIN Kudus
Date Deposited:	23 Feb 2023 02:37
Last Modified:	23 Feb 2023 02:37
URI:	http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/8702

Actions (login required)

View Item