Sengketa Pengukuran Tanah (Studi Kasus Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten Demak)

Ardiyanto, Riki (2021) Sengketa Pengukuran Tanah (Studi Kasus Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten Demak). Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

[img] Text
1 cover.pdf

Download (970kB)
[img] Text
2 abstrak.pdf

Download (192kB)
[img] Text
3 daftar isi.pdf

Download (199kB)
[img] Text
4 bab 1.pdf

Download (391kB)
[img] Text
5 bab 2.pdf

Download (593kB)
[img] Text
6 bab 3.pdf

Download (299kB)
[img] Text
7 bab 4.pdf

Download (361kB)
[img] Text
8 bab 5.pdf

Download (217kB)
[img] Text
9 daftar pustaka.pdf

Download (360kB)

Abstract

Pada pokok permasalahnya terdapat pada pengukuran tanah salah satu pihak tidak menerima hasil pengukurannya tidak sesuai dengan sertifikat dan pengukurannya melebihi batas pengukuran. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambarkan bentuk proses dan mekanisme pelaksanaan pengukuran tanah yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Demak. Lalu hasil dari pengukuran tanah tersebut bagaimana akibat hukum dari pengukuran tanah yang sudah di ukur dan salah satu pihak tidak menerima hasilnya dan bagaimana pandangan hukum islam dalam mengatasi proses dan akibat hukum tersebut. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (filed research), dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan sumber data primer yang di dapatkan langsung dengan Kepala Kantor Pertanahan Demak dan staff terutama yang mengatasi sengketa pertanahan, dan sumber data skunder di beroleh dari literatur-literatur buku register narapidana maupun data yang tersaji dalam website Kantor Pertanahan Demak, untuk mendapatkan data-data dari permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui metode wawancara, metode observasi, dan metode dokumentasi. Hasil penelitian yang penulis temukan bahwa fungsi BPN dalam menangani konflik pertanahan yaitu untuk mewujudkan kebajikan pertanahan bagi keadilan dan kesejahteraan masyarakat yang berperan untuk menangani dan menyelesaikan perkara secara sistematis. Adapun langkah-langkah yang diambil BPN dalam menyelesaikan sengketa tanah dengan cara musyawarah serta sertifikat rangkap. Dalam menangani masalah tanah harus secara hati-hati dan teliti dalam menentukan status hukum tanah. Kedua pihak harus bekerja sama dengan baik, terbuka dalam menentukan batas-batas tanah serta dalam pemeriksaan dan pesatausahaan dokumen dan data, terutama sertifikat tanah yang sah dan terukur secara hukum.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Sengketa, Pengukuran Tanah.
Subjects: Fiqih, Hukum Islam
Divisions: Fakultas Syariah > Hukum Keluarga Islam
Depositing User: Perpustakaan IAIN Kudus
Date Deposited: 11 Nov 2021 02:12
Last Modified: 11 Nov 2021 02:12
URI: http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/5777

Actions (login required)

View Item View Item