Zahro, Almadatus Saekhatus (2023) Penerapan Taukil Wali di KUA Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Prespektif Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.
Text
1. Cover - Kata Pengantar.pdf Download (1MB) |
|
Text
2. Abstrak.pdf Download (262kB) |
|
Text
3. Daftar Isi.pdf Download (194kB) |
|
Text
4. BAB I.pdf Download (437kB) |
|
Text
5. BAB II.pdf Download (685kB) |
|
Text
6. BAB III.pdf Download (383kB) |
|
Text
7. BAB IV.pdf Download (551kB) |
|
Text
8. BAB V.pdf Download (267kB) |
|
Text
9. Daftar Pustaka.pdf Download (408kB) |
Abstract
Wali dalam perkawinan salah satu rukun yang harus dipenuhi. Apabila wali berhalangan hadir dalam akad nikah, dapat mewakilkan nikah kepada Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu. Penerapan taukil wali di Kecamatan Jati banyak terjadi kerana banyak faktor terdapat dibenarkan dan faktor yang tidak memiliki dasar. Rumusan Masalah : 1) Bagaimana penerapan taukil wali di KUA Kecamatan Jati Kabupaten Kudus prespektif Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 ? 2) Bagaimana analisis penerapan taukil wali di KUA Kecamatan Jati prespektif Peraturan Meteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 di Wilayah KUA Kecamatan Jati Kabupaten Kudus ? Tujuan dari penelitian ini adalah Pertama mengetahui penerapan taukil wali di KUA Kecamatan Jati Prespektif Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Kedua mengetahui analisis penerapan taukil wali di KUA Kecamatan Jati Kabupaten Kudus prespektif Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan Yuridis Empiris dimana peneliti terjun kelapangan dalam proses pengumpulan data penerapan taukil wali di wilayah hukum KUA Jati prespektif PMA Nomor 201 Tahun 2019 untuk menganalisis masalah. Hasil penelitian menunjukkan : Pertama penerapan taukil wali di KUA kecamatan Jati Kabupaten Kudus prespektif PMA Nomor 20 Tahun 2019 sudah sesuai dengan PMA Nomor 20 Tahun 2019. Kedua analisis taukil wali di KUA Kecamatan jati Kabupaten Kudus prespektif PMA Nomor 20 Tahun 2019 memiliki akibat yaitu batalnya perkawinan, kurangnya hak dan kewajiban hukum, kemungkinan tindakan hukum. Selain itu, jika wali nasab tidak mengetahui kondisi calon mempelai wanita, maka taukil wali tetap dilakukan dengan taukil wali bil kitabah, sama seperti berlakunya PMA Nomor 20 Tahun 2019.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
||||||
Uncontrolled Keywords: | Wali Hakim, Taukil Wali Nikah, PMA Nomor 20 Tahun 2019 | ||||||
Subjects: | Fiqih, Hukum Islam > Hukum Perkawinan (Munakahat) | ||||||
Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Keluarga Islam | ||||||
Depositing User: | Perpustakaan IAIN Kudus | ||||||
Date Deposited: | 06 Nov 2023 05:02 | ||||||
Last Modified: | 06 Nov 2023 05:02 | ||||||
URI: | http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/11472 |
Actions (login required)
View Item |