Muhibin, Muhamad (2024) Pemenuhan Hak – Hak Anak Sesudah Perceraian Orang Tua Dalam Perpsektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Desa Watupawon Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan). Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.
![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
1. BAGIAN DEPAN.pdf Download (1MB) |
|
Text
2. ABSTRAK.pdf Download (501kB) |
|
Text
3. DAFTAR ISI.pdf Download (328kB) |
|
Text
4. BAB I.pdf Download (539kB) |
|
Text
5. BAB II.pdf Download (757kB) |
|
Text
6. BAB III.pdf Download (557kB) |
|
Text
7. BAB IV.pdf Download (776kB) |
|
Text
8. BAB V.pdf Download (522kB) |
|
Text
9. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (550kB) |
Abstract
Telah dikemukakan pada bab kesatu bahwa ada 2 (dua) rumusan yang akan dibahas yakni : Pertama, pemenuhan hak-hak anak sesudah perceraian orang tua di Desa Watupawon, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan. Kedua, Bagaimana tinjauan Maqashid Syariah pada pemenuhan hak-hak anak sesudah perceraian orang tua di Desa Watupawon, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan. Penulis mengangkat tema skripsi dengan judul pemenuhan hak – hak anak sesudah perceraian dalam perspektif maqashid syariah (studi kasus di Desa Watupawon Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan) Penelitian ini di laksanakan di Desa Watupawon Grobogan, Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatitf, dengan jenis penelitian Lapangan. proses pengumpulan data menggunakan metode wawancara dengan 3 orang informan dan observasi langsung ke tempat yang bersangkutan. Penelitian ini menggunakan tehnik analisis data berupa Reduksi data, Penyajian Data, dan Penraikan kesimpulan. Pemenuhan hak anak sesudah perceraian orang tua di Desa Watupawon Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan belum terpenuhi dengan baik. Hal ini disebabkan pemenuhan hak anak sesudah perceraian orang tua hanya diberikan oleh satu dari sekian pihak saja yaitu ibu, sehubungan dengan hal itu pihak yang tidak diamanatkan untuk mengasuh (bapak/Ayah) langsung lepas tangan begitu saja. Atas ketidak penuhinya hak-hak anak ialah satu penyelewengan hukum sebagaimanaa yang dipaparkan dalam Pasal 14 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 perihal Perlindungan Anak. Dalam implementasi konsep maqashid syariah pada pemenuhan nafkah anak memang bisa dibilang sangat urgent dalam hal yang berkaitan dengan perlindungan anak. Secara sederhananya bisa diungkapkan: Pertama, anak ialah aset bangsa yang harus diperhatikan kualitasnya. Kedua, anak merupakan basis utama guna membentuk generasi dalam mempetakan daya kompetitif sosial-politik bangsa dimanapun dan kapanpun. Ketiga, anak merupakan wajah dari satu potret bangsa. Pada seluruh masyarakat yang hendak melakukan perceraian, baik perempuan ataupun laki-laki, supaya bisa melihat perihal akibat dari perceraian itu, dan juga akibat-akibat lain yang tidak diinginkan. Agar tidak terjadi problematika keperdataan perihal hak-hak anak yang harus dipenuhi.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
||||||
| Uncontrolled Keywords: | Nafkah Anak, Perlindungan Anak, maqashid syariah | ||||||
| Subjects: | Fiqih, Hukum Islam > Hukum Perkawinan (Munakahat) > Menyusui dan Mengasuh/Memelihara Anak | ||||||
| Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Keluarga Islam | ||||||
| Depositing User: | Perpustakaan IAIN Kudus | ||||||
| Date Deposited: | 03 Feb 2025 07:15 | ||||||
| Last Modified: | 03 Feb 2025 07:15 | ||||||
| URI: | http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/13487 |
Actions (login required)
 |
View Item |
