Maula, Hilmi (2022) Izin Poligami Yang Diputus Tanpa Kehadiran Termohon (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0748/Pdt.G/2018/Pa.Kds). Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.
Text
1. COVER.pdf Download (1MB) |
|
Text
2. ABSTRAK.pdf Download (265kB) |
|
Text
3. DAFTAR ISI.pdf Download (275kB) |
|
Text
4. BAB I.pdf Download (518kB) |
|
Text
5. BAB II.pdf Download (699kB) |
|
Text
6. BAB III.pdf Download (301kB) |
|
Text
7. BAB IV.pdf Download (654kB) |
|
Text
8. BAB V.pdf Download (358kB) |
|
Text
9. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (405kB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam megabulkan perkara izin poligami yang diputus tanpa hadirnya termohon, mengetahui tinjauan yuridis terkait putusan Pengadilan Agama Kudus yang mengabulkan izin poligami tanpa kehadiran termohon pada perkara Nomor 0748/Pdt.G/2018/Pa.Kds. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah metode kualitatif dan menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Sumber data yang diperoleh melalui data yang berkaitan dengan subjek penelitian (data primer) dan sumber data yang berkaitan dengan literatur yang berhubungan dengan objek penelitian (data sekunder). Dengan teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan (1) Observasi (2) Dokumentasi (3) Wawancara dengan narasumber. Kemudian dilakukan dengan uji keabsahan data dengan triangulasi sumber dan metode, dan ditahapan terakhir melalui teknik analisis data berupa penggumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan hakim adalah karena sudah terpenuhinya syarat alternatif dan syarat kumulatif dan karena alasan menghindari kemafsadatan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan yang sesuai dengan kaidah fikih karena keadaan calon istri pemohon sudah hamil anak hasil pernikahan sirri dengan Pemohon dan tidak adanya halangan Pemohon untuk menikah dengan calon istri kedua pemohon dengan adanya bukti persetujuan istri dan bukti lainnya yang sudah dianggap cukup yang kemudian adanya jaminan suami bisa berlaku adil serta kemampuan suami dalam memberikan nafkah kepada istri-istri dan anak-anaknya. Izin poligami yang diputus tanpa kehadiran termohon dalam putusan perkara Nomor 0748/Pdt.G/2018/Pa.Kds telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam. Bukti izin tertulis dari termohon sudah dianggap cukup oleh hakim meskipun dalam Kompilasi Hukum Islam mengaharuskan adanya penegasan izin istri secara lisan di depan persidangan namun dasar hukum yang diambil oleh hakim sudah selaras dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang secara hierarki peraturan perundang-undangan letaknya lebih tinggi dari Kompilasi Hukum Islam yang berupa Instruksi Presiden.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Izin Poligami, Verstek, Hukum Islam |
Subjects: | Fiqih, Hukum Islam > Hukum Perkawinan (Munakahat) Fiqih, Hukum Islam > Hukum Perkawinan (Munakahat) > Nikah > Poligami |
Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Keluarga Islam |
Depositing User: | Perpustakaan IAIN Kudus |
Date Deposited: | 02 Feb 2023 03:36 |
Last Modified: | 02 Feb 2023 03:36 |
URI: | http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/8280 |
Actions (login required)
View Item |