Khofifah, Melina Nurul (2022) Dimensi Pemikiran Feminisme Abdurrahman Wahid dan Implikasinya terhadap Peran Politik Perempuan Indonesia. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.
Text
1. COVER.pdf Download (861kB) |
|
Text
2. ABSTRAK.pdf Download (264kB) |
|
Text
3. DAFTAR ISI.pdf Download (281kB) |
|
Text
4. BAB I.pdf Download (452kB) |
|
Text
5. BAB II.pdf Download (553kB) |
|
Text
6. BAB III.pdf Download (356kB) |
|
Text
7. BAB IV.pdf Download (772kB) |
|
Text
8. BAB V.pdf Download (271kB) |
|
Text
9. DAPUS.pdf Download (431kB) |
Abstract
Tujuan penelitian ini untuk mengungkap pemikiran feminisme Abdurrahman Wahid serta implikasi atau pengaruh yang diberikan terhadap peran politik perempuan. Penulis tertarik mengangkat masalah penelitian ini karena pemikiran Abdurrahman Wahid kontroversial dan menantang pemahaman Islam dan negara mengenai kedudukan perempuan dalam pemerintahan, terutama masalah kepemimpinan. Melalui pemahamannya tentang Islam dan demokrasi, Abdurrahman Wahid merumuskan pemikirannya mengenai feminisme. Penelitian ini termasuk dalam library research (penelitian kepustakaan) yaitu jenis penelitian yang berusaha menjawab rumusan masalah melalui pemahaman mendalam sumber buku atau bacaan tanpa riset lapangan. Sumber utama dalam penelitian ini adalah tulisan Abdurrahman Wahid tentang hak asasi wanita dan rangkaian kebijakan yang dibuat di masa kepemimpinannya. Adapun teori pokok yang digunakan adalah feminisme Islam. Berdasarkan penelitian didapat beberapa hasil, yaitu: 1) pemikiran feminisme Abdurrahman Wahid berasal dari pemahamannya tentang Hak Asasi Manusia dan dari lingkungan keluarga. 2) Dua karya Gus Dur tentang perempuan sama-sama membahas kepemimpinan perempuan dalam Islam. Melalui kedua tulisan itu Gus Dur mengungkapkan kesalahan dalam memahami teks agama dan berniat mengubah pemahaman tersebut. Dengan demikian pemikiran Gus Dur dapat dikatakan sebagai feminisme Islam. 3) Dalam masa kepemimpinannya di PBNU, banyak dirumuskan kebijakan yang mendukung kemajuan perempuan dan pengakuan terhadap hak asasi wanita. Implikasi yang dibawa berpangaruh pada lingkup NU saja. Namun tidak terlalu signifikan karena kesadaran hak asasi wanita tidak diikuti oleh anggota PBNU lain. 4) Kepemimpinan Gus Dur sebagai presiden membuka jalan bagi perjuangan feminisme. Kebijakan GBHN 1999 telah mengubah paradigma pembangunan di Indonesia menjadi pengarusutamaan gender. Dengan demikian setiap lembaga harus mengakomodasi perempuan sebagai bagian kepengurusan.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Feminisme, Abdurrahman Wahid, Peran Politik Perempuan |
Subjects: | Sosial dan Budaya Islam > Politik Islam |
Divisions: | Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam > Pemikiran Politik Islam |
Depositing User: | Perpustakaan IAIN Kudus |
Date Deposited: | 03 Feb 2023 02:41 |
Last Modified: | 03 Feb 2023 02:41 |
URI: | http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/8301 |
Actions (login required)
View Item |