Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif Terhadap Produk Pangan Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm) Yang Belum Bersertifikasi Halal (Studi Kasus di Desa Tanjungrejo Kabupaten Kudus)

Makhbubah, Nurul Kamiliyatil (2023) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif Terhadap Produk Pangan Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm) Yang Belum Bersertifikasi Halal (Studi Kasus di Desa Tanjungrejo Kabupaten Kudus). Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

[img] Text
01 COVER.pdf

Download (1MB)
[img] Text
02 ABSTRAK.pdf

Download (70kB)
[img] Text
03 DAFTAR ISI.pdf

Download (86kB)
[img] Text
04 BAB I.pdf

Download (205kB)
[img] Text
05 BAB II.pdf

Download (478kB)
[img] Text
06 BAB III.pdf

Download (101kB)
[img] Text
07 BAB IV.pdf

Download (1MB)
[img] Text
08 BAB V.pdf

Download (76kB)
[img] Text
09 DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (88kB)

Abstract

Sertifikasi halal MUI merupakan legalitas jaminan halal bagi produk makanan. Di wilayah Desa Tanjungrejo banyak dijumpai produk makanan yang belum bersertifikasi halal MUI, padahal mayoritas konsumen adalah umat Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa masih banyak Produk Pangan UKM yang belum bersertifikasi halal di Desa Tanjungrejo, bagaiamana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif terhadap Produk Pangan (Usaha Kecil dan Menengah UKM yang belum bersertifikasi halal di Desa Tanjungrejo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan atau field research dengan metode pendekatan kualitatif. Peneliti ini menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan yang sesuai dengan permasalahan penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel dari internet, Fatwa MUI dan teori-teori yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah untuk memudahkan proses penelitian. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah pelaku usaha di Desa Tanjungrejo belum sepenuhnya belum mengerti proses sertifikasi halal, manfaat dan tujuan sertifikasi halal. Terdapat juga alasan yang mendasari permasalahan tersebut yaitu, ketidaklengkapan dokumen dalam proses sertifikasi halal dan mahalnya biaya pendaftaran sertifikasi halal, pelaku usaha juga belum sepenuhnya siap untuk adanya kebijakan Undang-undang Jaminan Produk Halal karena rendahnya pengetahuan masyarakat dalam penyelenggaraan produk halal, di Tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif produk yang beredar dan belum memiliki sertifikasi halal hukumnya ditidak diperbolehkan atau tidak mendapat izin karena tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Posif yang berlaku.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Contributors:
ContributionContributorsEmail
Thesis advisorIsmayawati, AnyUNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords: Sertifikasi Halal, UKM, Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif
Subjects: Fiqih, Hukum Islam
Divisions: Fakultas Syariah > Hukum Ekonomi Syariah
Depositing User: Perpustakaan IAIN Kudus
Date Deposited: 08 Aug 2023 01:39
Last Modified: 08 Aug 2023 01:39
URI: http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/10780

Actions (login required)

View Item View Item